Prabowo Berencana Tarik Utang Rp 781 T di 2026, Tertinggi Setelah Pandemi!
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto berencana menarik utang baru sebesar Rp 781,87 triliun pada tahun 2026. Rencana ini menjadikannya angka pembiayaan utang tertinggi setelah era pandemi COVID-19, dengan tetap menekankan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan fiskal.
Detail Rencana Utang 2026
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah menetapkan pembiayaan utang sebesar Rp 781,868 miliar. Dana ini akan diperoleh melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman.
APBN 2026 disiapkan untuk dua agenda besar: meredam gejolak ekonomi global serta mendukung pembangunan prioritas nasional. Pemerintah menegaskan strategi pengelolaan utang akan dilakukan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.
Tren Utang 5 Tahun Terakhir
- 2021: Rp 870,5 triliun
- 2022: Rp 696 triliun
- 2023: Rp 404 triliun
- 2024: Rp 558,1 triliun
- 2025 (outlook): Rp 715,5 triliun
Jika dibandingkan, pembiayaan utang 2026 sebesar Rp 781,9 triliun menjadi yang tertinggi setelah 2021, ketika pandemi memaksa pemerintah menggelontorkan pembiayaan jumbo untuk pemulihan ekonomi.
Tiga Prinsip Pengelolaan Utang Pemerintah
1. Akseleratif
Pemerintah menggunakan utang sebagai katalis percepatan pembangunan sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
2. Efisien
Penerbitan utang dilakukan dengan biaya serendah mungkin melalui pengembangan pasar keuangan domestik dan diversifikasi instrumen pembiayaan.
3. Seimbang
Portofolio utang dikelola dengan keseimbangan antara biaya rendah dan risiko yang masih dapat ditoleransi demi mendukung keberlanjutan fiskal.
Proyeksi Defisit APBN 2026
RAPBN 2026 memproyeksikan defisit sebesar Rp 638,8 triliun atau 2,48% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini muncul karena belanja negara mencapai Rp 3.786,5 triliun, lebih besar daripada pendapatan negara yang ditargetkan sebesar Rp 3.147,7 triliun.
Dengan strategi yang akuntabel, pemerintah optimis utang 2026 dapat dikelola secara hati-hati, mendukung pembangunan, dan menjaga kepercayaan publik terhadap APBN.