Ketua Komisi VIII DPR Sebut Gus Irfan Akan Jadi Menteri Haji dan Umrah
Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyatakan Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan akan otomatis menjadi Menteri Haji dan Umrah setelah disahkannya Undang-Undang Haji dan Umrah oleh DPR RI. Hal ini tercantum dalam substansi UU yang baru disahkan.
BP Haji Resmi Menjadi Kementerian
Marwan menyampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama dan BP Haji di Gedung DPR RI, Senayan, bahwa Kepala BP Haji Gus Irfan akan berganti penyebutan menjadi Menteri Haji dan Umrah.
“Tentu nanti Gus Irfan ya, tidak lagi Kepala Badan, menjadi Menteri Haji. Dan pasal-pasal tentang itu sudah diputuskan,” ujar Marwan Dasopang, Rabu (27/8/2025).
Menteri Agama Nasaruddin Umar disebut tak lagi mengurusi persoalan haji dan umrah, sehingga bisa fokus mengurusi kepentingan umat beragama.
Proses Legal dan Keputusan Presiden
DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dengan pengesahan ini, Badan Penyelenggara Haji resmi menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan, pengundangan UU dan keputusan presiden akan menuntaskan proses pembentukan kementerian ini.
Wakil Ketua DPR Serahkan Keputusan ke Pemerintah
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menekankan bahwa urusan jumlah kementerian dan pengaturan struktural sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, sementara DPR hanya mengesahkan UU Haji dan Umrah.
Langkah Selanjutnya
- Pengundangan UU Haji dan Umrah oleh pemerintah.
- Keputusan presiden (keppres) terkait pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.
- Pelantikan Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah.
Dengan demikian, struktur pengelolaan ibadah haji dan umrah di Indonesia mengalami perubahan signifikan, memisahkan urusan haji dari Kementerian Agama agar lebih fokus dan profesional.