APBN hingga Oktober Tekor Rp 479,7 T: Defisit Masih Aman dan Terkendali
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi mengumumkan bahwa APBN hingga Oktober tekor Rp 479,7 triliun atau setara 2,02% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meski mencatat defisit yang cukup besar, pemerintah menegaskan posisi APBN masih berada pada level aman dan terkelola dengan baik.
Rincian Pendapatan Negara Capai Rp 2.113,3 Triliun
Data yang dipaparkan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pendapatan negara per 31 Oktober 2025 telah terkumpul sebesar Rp 2.113,3 triliun, atau 73,7% dari total outlook. Angka tersebut terdiri dari beberapa komponen utama:
- Penerimaan Pajak: Rp 1.459 triliun
- Kepabeanan dan Cukai: Rp 249,3 triliun
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp 402,4 triliun
Kombinasi dari ketiga sektor penerimaan tersebut berperan besar dalam menopang APBN di tengah tantangan ekonomi global.
Belanja Negara Tembus Rp 2.593 Triliun
Di sisi lain, realisasi belanja negara telah mencapai Rp 2.593 triliun atau 73,5% dari outlook. Pengeluaran ini terdiri dari dua sektor besar:
- Belanja Pemerintah Pusat: Rp 1.879,6 triliun
- Transfer ke Daerah: Rp 713,4 triliun
Menurut Menkeu Purbaya, belanja negara diprioritaskan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung pembangunan infrastruktur, dan memperkuat reformasi struktural.
Keseimbangan Primer dan Pengelolaan APBN
Pemerintah juga mencatat bahwa keseimbangan primer mengalami defisit sebesar Rp 45 triliun. Meski demikian, kondisi ini dinilai masih dalam konteks fiskal yang sehat karena pemerintah terus mengambil langkah antisipatif terhadap potensi tekanan ekonomi.
Purbaya menegaskan bahwa pemantauan intensif terus dilakukan untuk memastikan APBN tetap menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Monitoring detail dilakukan baik pada sektor penerimaan maupun belanja negara.
Langkah Antisipatif Kementerian Keuangan
Dalam konferensi pers APBN KiTA, Purbaya menjelaskan bahwa pihaknya terus menyiapkan strategi agar APBN tetap adaptif, di antaranya:
- Optimalisasi penerimaan pajak dengan reformasi digital perpajakan
- Efisiensi belanja negara tanpa mengganggu prioritas nasional
- Peningkatan kualitas data penerimaan dan pengeluaran
- Pengawasan belanja pemerintah pusat dan daerah
Dengan strategi ini, pemerintah yakin defisit tetap berada dalam batas aman hingga akhir tahun 2025.
Kesimpulan
Kondisi APBN hingga Oktober tekor Rp 479,7 T mencerminkan dinamika fiskal yang signifikan, namun pemerintah memastikan defisit masih dalam kategori terkendali. Dengan pengelolaan yang prudent dan langkah antisipatif yang jelas, APBN 2025 diharapkan tetap menjadi fondasi stabilitas ekonomi nasional.
