Umrah Mandiri Dilegalkan, Pengusaha Travel Teriak ke Prabowo
Umrah mandiri dilegalkan dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU) terbaru. Kebijakan ini memicu reaksi keras dari pelaku travel umrah yang menilai pasal tersebut dapat menggerus ekonomi umat dan mengancam keberlangsungan usaha PPIU.
AMPHURI Minta Presiden Prabowo Turun Tangan
Sekretaris Jenderal DPP AMPHURI, Zaky Zakaria Anshary, menyatakan pelaku PPIU berharap Presiden Prabowo Subianto mendengarkan suara keresahan mereka. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi mematikan ekosistem ekonomi syariah yang selama ini mendukung pesantren, ormas, dan dakwah.
“Santri diajarkan bersabar, tapi juga bersuara ketika kebijakan berpotensi menzalimi umat,” tegas Zaky dalam pernyataan resminya.
Payung Hukum Baru Buka Peluang Umrah Tanpa Travel
UU No. 14 Tahun 2025 mengubah pasal 86 sehingga jamaah dapat melakukan perjalanan ibadah umrah secara mandiri, tanpa wajib melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) seperti sebelumnya.
Isi pasal 86 berbunyi:
- Melalui PPIU;
- Secara mandiri;
- Melalui Menteri.
Klausul ini membuat banyak pengusaha travel terkejut karena membuka ruang besar bagi masyarakat menjalankan umrah sendiri tanpa pendampingan dan pengawasan pihak berizin.
Ancaman pada Pelaku Usaha yang Telah Berinvestasi
Zaky menjelaskan ribuan pelaku travel umrah telah berinvestasi untuk sertifikasi, kepatuhan pajak, audit, dan penyediaan lapangan kerja. Dengan perubahan mendadak, mereka merasa tidak mendapatkan perlindungan negara.
“Keputusan ini seperti petir di siang bolong bagi kami yang sudah mengikuti aturan dari dulu,” ujarnya.
Tak Menolak Teknologi, Tetapi Menuntut Perlindungan Jamaah
AMPHURI menegaskan mereka tidak anti transformasi digital dalam layanan ibadah. Namun mereka meminta pemerintah tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan jamaah sebagai prioritas utama.
Mereka khawatir jika umrah mandiri tidak dikontrol ketat, kasus penipuan, jamaah terlantar, hingga pelanggaran prosedur imigrasi akan semakin meningkat.
Menunggu Respons Pemerintah Pusat
Sampai saat ini, pelaku travel masih menunggu sikap lanjutan Presiden Prabowo dan Kementerian terkait. Mereka berharap adanya dialog terbuka untuk melindungi ekosistem ekonomi umat tanpa menghambat inovasi.
Polemik umrah mandiri kemungkinan masih akan terus berlanjut, hingga ditemukan solusi terbaik untuk jamaah dan pelaku usaha.