Ditagih Subsidi & Kompensasi Energi 2024, Purbaya: Sudah Dibayar, Nyangkut di Mana?
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah sudah melunasi subsidi dan kompensasi energi 2024 kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Penegasan ini disampaikan untuk merespons laporan dari Komisi XI DPR RI yang menyebutkan masih ada tunggakan dari tahun lalu.
Pernyataan Purbaya: Semua Sudah Dibayar
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Selasa (30/9/2025), Purbaya menegaskan pembayaran subsidi dan kompensasi 2024 sudah dilakukan sepenuhnya, termasuk pembayaran terakhir pada Juni 2024.
“Jadi harusnya sudah clear itu, saya nggak tahu kenapa belum masuk ke rekening mereka. Mungkin kita cek nyangkutnya di mana, di mereka, tapi di tempat kami sudah kami kirim,” ujar Purbaya.
Subsidi & Kompensasi 2025 Masih Menunggu
Meski 2024 diklaim sudah lunas, Purbaya mengakui bahwa subsidi dan kompensasi 2025 memang masih ada yang belum dibayar. Pemerintah berjanji akan melunasi pembayaran kuartal I dan II tahun 2025 pada bulan Oktober.
Subsidi dan kompensasi 2024: Sudah dibayar penuh.
Subsidi dan kompensasi 2025: Masih ada tunggakan.
Pembayaran kuartal I-II 2025: Akan dilakukan Oktober 2025.
Komisi XI DPR RI Masih Temukan Kekurangan
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyebutkan bahwa berdasarkan data dari rapat dengan BUMN, masih ada sejumlah tagihan dari 2024 yang belum dilunasi.
Beberapa data yang disebutkan antara lain:
Kompensasi kuartal I-2025 untuk PLN sebesar Rp 27,6 triliun, sebagian merupakan tagihan 2024.
Diskon listrik yang belum dibayar sekitar Rp 13,6 triliun.
DIPA kekurangan subsidi tahun 2024 sebesar Rp 3,82 triliun.
“Kalau bapak dapat penjelasan dari anak buah bapak bahwa semuanya sudah dibayar, harus bapak cek ulang. Kita bukan saling menyalahkan, tapi ingin memperbaiki tata kelola,” tegas Misbakhun.
Kesimpulan
Pernyataan antara Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR RI menunjukkan adanya perbedaan data soal pembayaran subsidi dan kompensasi energi 2024. Meski pemerintah mengklaim sudah melunasi seluruhnya, DPR masih menemukan catatan tagihan yang belum dibayar. Ke depan, transparansi dan koordinasi antar lembaga menjadi kunci untuk memastikan tata kelola subsidi energi lebih baik.
