Status ‘Nonaktif’ Anggota DPR Jadi Sorotan: Kronologi dan Dampaknya
Jakarta – Aksi demonstrasi yang berlangsung sejak 28 hingga 31 Agustus 2025 membuat Presiden Prabowo Subianto memanggil pimpinan MPR, DPR, DPD, dan seluruh ketua partai politik ke Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Salah satu isu utama adalah sikap anggota DPR yang menjadi sorotan publik.
Anggota DPR yang Dinonaktifkan
Sejumlah anggota DPR RI dinonaktifkan oleh partainya menyusul aksi demonstrasi dan sorotan publik. Lima nama yang terdampak adalah:
- Ahmad Sahroni
- Nafa Urbach
- Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio)
- Surya Utama (Uya Kuya)
- Adies Kadir
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, menjelaskan bahwa anggota yang dinonaktifkan otomatis tidak dapat menerima fasilitas ataupun tunjangan DPR.
Makna Status ‘Nonaktif’
Nazaruddin menegaskan MKD mendorong ketua umum parpol untuk mengambil langkah tegas menjaga integritas DPR. Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan akan mencabut tunjangan anggota DPR dan menegaskan anggota yang keliru dapat dicabut keanggotaannya.
Meski dinonaktifkan, secara teknis anggota DPR masih menerima gaji. Namun, UU MD3 dan Tata Tertib DPR tidak mengenal istilah “nonaktif”. Artinya, status ini lebih bersifat administratif internal partai.
Dampak Demonstrasi dan Kekacauan di Daerah
Di Jawa Timur, aksi anarkis merusak kantor Pemerintah Kabupaten Kediri dan Museum Bagawanta Bhari. Artefak bersejarah yang hilang antara lain:
- Plakat HVA Sidomulyo (2 buah)
- Bata Ber Inskripsi
- Arca Sumbercangkring
Pihak pemerintah daerah sedang berupaya mengembalikan artefak yang hilang dan memperbaiki kerusakan fasilitas umum.
Efek Sosial Media dan Penangguhan TikTok Live
Peningkatan panasnya situasi politik membuat TikTok mematikan fitur Live sejak 30 Agustus. Juru bicara TikTok menyebut langkah ini sebagai bentuk pengamanan, sementara Menkomdigi Meutya Hafid berharap fitur ini dapat segera aktif kembali.
Langkah ini berdampak pada konten kreator dan affiliator yang menggunakan TikTok Live untuk berjualan, serta meredam penyebaran konten yang memicu ketegangan politik.
<!– /wp:paragraph>